JAKARTA – Regulator global terus mendesak pertukaran kripto untuk mematuhi sanksi yang diberikan pada Rusia, karena negara itu sendiri tidak memiliki platform perdagangan kripto yang sah.
Dikutip dari laman cointelegraph.com, di tengah upaya Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mencegah Rusia menggunakan cryptocurrency untuk menghindari sanksi, beberapa negara di Asia mulai bergerak untuk menanggapi sanksi kripto yang diterima Rusia.
Jepang berikan denda pada pertukaran kripto yang melanggar sanksi.
Jepang menjadi negara di Asia yang gencar meminta perusahaan cryptocurrency untuk mematuhi sanksi terhadap Rusia.
Negara matahari terbit ini meminta perusahaan-perusahaan cryptocurrency untuk tidak menerima transaksi kripto yang melibatkan individu atau entitas yang terkena sanksi di Rusia dan Belarusia.
Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) dan Kementerian Keuangan negara ini mengeluarkan pernyataan mengenai sanksi terhadap Rusia, yang menekankan kripto merupakan bagian dari pembatasan dan setiap aset kripto yang memiliki keterkaitan dengan Rusia, harus dibekukan.
FSA mengatakan setiap transaksi yang memiliki keterkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada Rusia menjadi tidak sah, termasuk transfer cryptocurrency atau Non-Fungible Token (NFT), dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman seperti penjara tiga tahun dengan denda mencapai 1 juta yen.
Pemerintah Jepang memberi peringatan sanksi, tidak lama setelah Uni Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara G7 mengumumkan tindakan baru yang menargetkan ekonomi Rusia dan individu terjait dengan upaya yang dapat menghindari sanksi dengan menggunakan aset kripto.
Singapura melarang penggalangan dana dalam bentuk kripto untuk Rusia
Singapura menjadi negara selanjutnya yang bergerak untuk mematuhi sanksi yang diberikan terhadap Rusia. Selama seminggu terkahir, negara ini melarang semua lembaga keuangan lokal untuk melakukan transaksi dengan bank-bank Rusia yang terkena sanksi dan melarang memfasilitasi penggalangan dana untuk pemerintah Rusia serta entitas terkait, baik itu penggalangan dana dalam bentuk cryptocurrency, NFT maupun aset digital lainnya.
Eksekutif di beberapa bisnis kripto seperti pertukaran kripto Luno, menyarankan sebagain besar bisnis kripto di Singapura untuk tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung dengan individu atau entitas yang berbasis di Rusia.
Pertukaran kripto besar di Korea Selatan memblokir alamat IP Rusia
Korea Selatan telah bergabung dengan sanksi global terhadap Rusia, dengan beberapa pertukaran cryptocurrency lokal telah memblokir alamat IP pengguna Rusia.
Bursa utama Korea Selatan, Upbit melakukan pemblokiran dari alamat IP yang memiliki keterkaitan dengan Rusia pada 3 Maret kemarin. Pertukaran kripto seperti Gopax, Bithumb dan Korbit melakukan pembatasan akses ke akun pengguna Rusia.
Asosiasi Thailand mengusulkan orang Rusia membayar dalam bentuk kripto
Presiden Asosiasi Turis Phuket, Bhummikitti Ruktaengam pada 8 maret lalu, mengatakan Asosiasi Turis Phuket sedang dalam pembicaraan dengan Bank of Thailand mengenai adopsi cryptoocurrency sebagai opsi pembayaran alternatif bagi turis Rusia yang terjebak di Thailand karena adanya sanksi yang diberikan ke Rusia.
Rusia tidak dapat menggunakan kartu debit maupun kartu kredit Mastercard dan Visa mereka di luar negeri, karena dua raksasa pembayaran tersebut memutuskan untuk menghentikan dukungan kepada semua pengguna asal Rusia sebagai bagian dari sanksi.
Bhummikitti mangatakan aset kripto dapat dijadikan alternatif pembayaran.
“Cryptocurrency akan berfungsi sebagai cadangan sementara transaksi tidak dapat dilanjutkan,” kata Bhummikitti.
Karena banyak regulator dari negara lain yang membatasi peluang Rusia untuk menghindari sanksi dengan menggunakan aset kripto, beberapa anggota parlemen Rusia mulai menganggap kripto sebagai alat yang berpotensi digunakan untuk menghindari sanksi.
Wakil Duma Negara Rusia, Alexander Yakubovsky pada Minggu (13/3/2022) menyarankan Rusia untuk membangun dan menggunakan pertukaran kripto sendiri sebagai langkah untuk melunakkan dampak dari sanksi yang didapat Rusia.
“Crypto adalah area di mana sulit untuk membicarakan pembatasan yang sangat efektif terhadap negara kita,” kata Yakubovsky.
Otoritas Rusia sebelumnya sengaja membatasi layanan pertukaran kripto legal dengan Bank Rusia untuk menawarkan investasi kripto.