LABUAN BAJO – Penduduk desa-desa wilayah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T) kini berkesempatan mendapat akses telekomunikasi seluler dan internet generasi keempat (4G).
Alurnya pengajuan usul akses internet akan diulas di bawah ini.
Warga dapat mengajukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui pemerintah daerah, atau kementerian dan Lembaga.
Selanjutnya, setelah melalu proses, apabila usulan disetujui, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membangun BTS.
Menara base transceiver station (BTS), yaitu infrastruktur penerima sinyal telekomunikasi nirkabel dari satelit kemudian memancarkannya kepada pengguna telepon seluler.
“BAKTI akan menyediakan infrastruktur BTS. Dan kami bekerja sama dengan operator seluler untuk melayani sinyal ke masyarakat,”ujar Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif saat kunjungan kerja ke Pulau Rinca, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Sabtu (13/8/2022).
“Apa saja syarat yang perlu dipersiapkan penduduk desa untuk mengajukan usul pembangunan BTS?” tanya Tribun Network.
Anang menjawab, “Syarat mudah. Ada desa (populasi, wilayah dan perangkat pemerintahan desa, Red) serta tidak ada sinyal di des aitu.”
Anang mencontohkan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodi, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusatenggara Timur. Wilayah yang berada di Kawasan destinasi wisata Labuan Bajo itu, dihuni 421 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 orang.
Desa Pasir Panjang berada di Pulau Rinca, daerah wisata alam dan binatang liar Komodo. BAKTI Kominfo membangun dua BTS di Pulau Rinca. Satu terletak di Desa Pasir Panjang, satu lainnya terletak di balik punggung bukit, untuk melayani masyarakat sekitarnya.
5 Alur Usulan Penyediaan Akses Internet
Disadur dari website baktikominfo.id, syarat dan alur usulah penyediaan akses internet di daerah terdepan, tertinggal dan terpencil diatur berdasarkan Praturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 tahun 2015.
Alur usulah penyediaan akses internet mencakup, pertama, warga dapat menyampaikan usulan pembangunan infratruktur BTS melalui kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Kedua, sertakan alamat lengkap lokasi pembangunan, bila perlu cantumkan titik koordinatnya.
Ketiga, tim dari kantor Kominfo akan memverifiksai administrasi usulan akses internet.
Keempat, tim survei Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo akan meninjau kesiapan lokasi.
Dan kelima, apabila dianggap memenuhi kriteria, tim BAKTI akan menyetujui usulan, dan mulai pengadaan belanja jasa akses internet.
Membangun satu menara BTS berikut pendukung sampai dapat beroperasi, menurut Anang, membutuhkan alokasi biaya berksiar Rp 1,5 miliar sampai Rp 3,5 miliar.
Oleh karena mengeluarkan biaya besar, Anang meminta penduduk Pulau Rinca turut menjaga keberadaan menara BTS.
“Kita jaga, agar jangan ada yang mencuri. Satu baut atau satu besi saja dicuri, maka tower ini akan miring, sehingga tidak dapat berfungsi. Padahal besi yang dicuri tidak mudah juga menjualnya, atau tidak bisa juga digunakan, jadi jangan dicuri,”kata Anang.
Menurut Anang, pembangunan infrastruktur di Pulau Rinca, untuk membuka akses telekomunikasi kepada warga dan wisawatan yang datang menikmati keindahan alam Labuan Bajo.
“Labuan Bajo, sangat menarik untuk wisatawan, tidak kalah dari Raja Ampat, di Papua,”kata Anang saat berada di lokasi BTS.
Pulau Rinca menjadi alternatif destinasi wisata untuk melihat dari dekat Komodo. Sebab, pemerintah sempat menaikkan tarif berkunjung ke Pulau Komodo, menjadi sebesar Rp 3,75 juta. Penaikan tarif ditunda hingga 1 Januari 2023.
Menurut Anang, Wilayau pulau-pulau seperti Labuan Bajo, sinyal telepon seperti lampu spotlite. Kadang remang-remang, kadang cahaya kuat. Kalau berada di belakang bukit, sinyal menjadi lemah.
“Di daerah yang banyak pulau, seperti Labuan Bajo, untuk membangun infrastruktur tower BTS, misalnya, pasti mahal. Belum lagi membangun butuh lahan. Lahan menjadi isu tersendiri. Belum lagi untuk pengadaan generator listrik,”ujar Anang.
Target Bangun 12.548 BTS
Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, mengatakan tidak mudah membangun infrastruktur telekomunikasi di pedalaman.
Walau begitu, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) akan terus menyediakan infrastruktur telekomunikasi hingga menjangkau wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).
Johnny membandingkan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Pulau Jawa yang banyak penduduk, dan sarana penunjang relative tersedia, dengan Papua yang populasi kecil juga medannya sulit terjangkau.
Operator seluler menganggap Pulau Jawa komersial, karena konsumen membutuhkan banyak akses telepon seluler dan data internet. Ini bisnis menguntungkan. Dengan demikian, operator seluler bersedia membangun dan menyediakan sendiri infrastruktur telekomunikasi.
Tetapi di Pulau Papua, penduduknya sedikit. Jarak satu dengan lainnya berjauhan. Permintaan konsumen akan telekomunikasi sedikit, sedangkan biaya pembangunan mahal.
“Luas Papua, 6 kali lebih luas dari Pulau Jawa. Di pulau Jawa sudah banyak BTS, itu pun masih ada blank-spot, apalagi di Papua,” kata Johnny.
Pemerintah melalui BAKTI akan terus membangun infrastruktur BTS. Lalu bekerja sama dengan operaror seluler untuk penyediaan jaringan seluler, melalui satelit yang sangat komersial.
Pemerintah menargetkan pembangunan BTS di di 12.548 desa/kelurahan wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal. Dari jumlah itu, sebanyak 3.435 BTS akan dibangun operator seluler di wilayah komersial, dan 9.113 BTS dibangun BAKTI Kominfo. “Kami targetkan 90 persen BTS akan terbangun sampai 2022, sehingga desa-desa terpencil pun terlayani telekomunikasi 4G,”ujar Johnny Plate. (domu d ambarita)